Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo “Berbenah” Menghadapi Pemberlakuan KUHP Baru 2026

Dr. Darmawati, S.H., M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak Hukum Unisan Gorontalo yang juga Dosen Pengajar Hukum Pidana menyampiakan bahwa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo pada saat ini membenah diri, menghadapi pemberlakuan KUHP Baru (Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitap Undang-undang Hukum Pidana) pada Januari 2026, Prodi ilmu hukum bergerak cepat melakukan penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, hingga pengembangan riset.

Darmawati menambahkan perubahan besar dalam hukum pidana nasional ini menuntut kesiapan akademisi, sebab mereka menjadi garda depan dalam memastikan pemahaman generasi jurist sambil menjaga integritas akademik di tengah transisi hukum yang masif.

“Perubahan Besar, Tanggung Jawab Besar terhadaop KUHP baru membawa sejumlah pembaruan fundamental yang memengaruhi hampir seluruh materi ajar hukum pidana: mulai dari konsep tindak pidana, sistem pertanggungjawaban, pemidanaan, hingga perluasan peran korban dan alternatif penyelesaian perkara”. Ujar Darmawati

Darmawati juga menyampaikan bahwa bagi banyak dosen, revisi ini bukan sekadar mengganti buku ajar, melainkan mengubah cara pandang terhadap filsafat dan praktik hukum pidana.

“Persiapan juga dilakukan oleh Prodi Ilmu Hukum fakultas hukum Unisan Gorontalo dengan mulai merevisi RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan silabus agar selaras dengan ketentuan baru. Penyesuaian dipastikan dilakukan pada seluruh mata kuliah terkait dengan hukum pidana”,Ujar Darmawati.

Diakhir penyampaiannya Darmawati menyampaikan, banyak istilah baru, banyak konsep yang diperbarui, dan beberapa pasal lama yang tidak lagi relevan. Kalau tidak bergerak cepat, mahasiswa akan mempelajari hukum yang sudah tidak berlaku, Upgrade Kompetensi Dosen dilakukan dengan, Pelatihan intensif mengenai struktur KUHP baru, diskusi akademik antar-dosen tentang pasal-pasal kontroversial. dn1.001