

dunianewsone.com.dn1. Gorontalo, 19 November 2026
Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Terkait Hak Keuangan Dan Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo (Kabgor) Rabu, 18 November 2026 Dimulai Jam 10:30 Pagi dan berakhir Jam 23:00. Menghadirkan Delapan Orang Saksi. Untuk Memberikan Keterangan Di Hadapan Majelis Hakim.
Dalam Agenda Pemeriksaan Saksi Tersebut, Sebanyak Delapan Orang Saksi Dimintai Keterangan Terkait Proses, Mekanisme, Serta Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Pemberian Hak Keuangan Dan Administrasi Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.
Menurut Tim Advokad S.T.A Albert Pede dan Yoset Ismail, ada 4 (empat) Point Penting yang berkembang dalam persidangan yang menjadi fakta persidangan,

Dalam Permendagri 62 Tahun 2017 Tentang Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada pasal 4 ayat 1 disebutkan Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Pada pasal 2 disebutkan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah..
Faktanya Bupati Telah menyurat Kepada DPRD Kab Gorontalo Nomor: 900/BKAD/1692./2022 Perihal Penyampaian Matrix Tanggapan Klarifikasi Evaluasi Gubernur atas Ranperda APBD T.A.2023 Dimana pada lampirannya Telah Di Paraf dengan tinta warna biru Oleh TAPD masing masing : SEKDA, AS.1.AS.II, AS.III, Inspektur, Kaban Keuangan dan Aset Daerah, Kaban Pendapatan Daerah, KABAG PBJ SETDA, KABAG HUKUM, KABAG ADM PEMBANGUNAN SETDA, KABAG ORGANISASI SETDA, KABID ANGGARAN BKAD. Dimana pada Matrix yang merupakan lampiran surat Bupati yang tidak terpisahkan tersebut, disebutkan bahwa:
Fakta Persidangan delapan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya menyatakan KKD Tidak pernah dibahas. Kami dari tim Advokat S.T.A Menyampaikan bukti surat dan lampirannya ke majelis hakim untuk ditunjukan. Dan kami merasa Klien kami dirugikan akibat dari apa yang telah TAPD lakukan.
Fakta Persidangan Surat Bupati Nomor: 900/BKAD/1692./2022 Telah Menghasilkan Berita Acara Pembahasan DPRD Nomor:170/DPRD/1224/XII/2022 yang pada initinya menyampaikan hasil pembahasan ditindak lanjuti dengan surat keputusan DPRD. Dan surat tersebut Nomor:4/Kep/PIMP/DPRD/XII/2022 yang pada intinya disampaikan Rancangan Perda Kabupaten Gorontalo Tentang APBD Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2023 Perlu Disempurnakan sesuai dengan Hasil Evaluasi Gubernur Gorontalo. Sementara untuk Evaliasi Penjabat Gubernur Tahun Anggaran 2022 Tidak ada menyebutkan kategori,
Dalam Permendagri 62 Tahun 2017 Tentang Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional pada pasal 9 disebutkan;
“Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.”
Fakta Persidangan Tim Advokad S.T.A sampaikan:
Pada Tahun 2017 dibuat Perbub, yakni Perbup 52 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Untuk Anggaran 2018
Pada Tahun 2018 dibuat Perbub No 79 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Besran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo untuk Anggaran 2019
Dan kami sampaikan pula bahwa pada tahun 2024 dibuatkan perbupnya, Perbub No.15 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Untuk Anggaran 2025
Pada Tahun 2020,2021,2022,2023 Tidak dibuatkan Perbub Sehingga sangat Merugikan Klien Kami.
Hal ini ditanyakan hakim pada saksi, Alasan Saksi OPD dalam Membuat Rancangan Perbup harus terlebih dahulu diberikan Kerta Kerja oleh TAPD, namun Kertas Kerja Tersebut tidak pernah diserahkan kurun waktu Tahun 2020,2021,2022,2023, hal ini disampaikan dan diakui saksi dalam persidangan.
4.FAKTA TIDAK DITANDATANGANI NAMUN UANG BISA CAIR SELAMA 3 BULAN
Yang sangat menarik Fakta Persidangan berkembang dengan pengakuan saksi (bendahara) bahwa saksi tidak pernah menandatangani pencairan tiga bulan terakhir yakni Oktober November dan Desember Tahun 2023, dan tidak mengetahui mengapa uang tersebut bisa cair,
Dengan terungkapnya keterangan saksi ini, kami tim advokad S.T.A menggali. Mendalami alur pencairan mengapa Badan Keuangan tetap mencairkan Anggaran Tersebut. Fakta fakta ini memunculkan dugaan ada upaya mengkriminalisasi Angota DPRD terutama Klien Kami S.T.A.
Diakhir penyampaiannya Tim Advokad S.T.A Menyampaikan akan selalu mendalami fakta persidangan dengan pemeriksaan saksi lainnya di sidang berikutnya.dn1.001
Tinggalkan Balasan