Pengingat Keras atas Temuan LHP BPK di Kabupaten Tojo Una-Una

dunianewsone.com.dn1, Minggu 23 Nov 2025

Aktivis Rahmat Dadai soroti LHP Badan Pemeriksaan Keuangan Di Tanah Kelahiranya Sendiri yaitu Kab. Tojo Una Una, Rahmat menegaskan Seluruh Temuan Yang sudah Di rekomendasikan dari BPK Agar Kiranya ada transparansi Tindak lanjut dari Pihak yang berwenang. Yang terkhusunya Dalam Hal ini untuk mengingatkan kepada Bupati Tojo Una Una untuk segera Menerbitkan surat Edaran kepada seluruh Dinas Dinas Maupun Instansi Yang bermasalah Yang berada Di Pemerintahan Daerah Kab. Tojo Una Una untuk Mempertanggung jawabkan Segala Bentuk persoalan Yang berada Di Birokrasi Pemenrintahan Kab Tojo Una Una

Rahmat Dadai Menegaskan Seluruh Rekomendasi dari BPK ini Harus adanya Transparansi tindak lanjutnya Karena jangan sampai Kami sebagai masyarakat biasa atau dalam hal ini mahasiswa yang paham akan Hal ini akan menganalisa hanya sampai Di kong Kali Kong atau ada yang di tutup tutupi

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan bukan sekadar dokumen tahunan yang datang dan pergi tanpa makna. LHP adalah cermin yang memperlihatkan kondisi real tata kelola pemerintahan kita—baik atau buruknya dapat terlihat jelas di sana. Dan hari ini, Rahmat menyampaikan sebuah pengingat yang tegas kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Seluruh temuan BPK yang tersebar di berbagai dinas dan bagian pemerintahan daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah kami pelajari secara menyeluruh. Dari ketidaksesuaian administrasi, potensi kerugian daerah, kelemahan pengendalian internal, hingga praktik-praktik yang mengarah pada pemborosan—semuanya kini berada di tangan publik. Tidak ada lagi ruang untuk menutup mata atau berlindung di balik alasan teknis.

Temuan-temuan ini bukan sekadar angka. Ia adalah gambaran nyata bahwa ada pekerjaan rumah besar yang belum dituntaskan oleh pemerintah daerah. Ada anggaran yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, ada proses yang tidak dijalankan sesuai ketentuan, ada kewajiban yang diabaikan, dan ada kepercayaan masyarakat yang dipertaruhkan.

Oleh karena itu, melalui narasi ini kami menyampaikan warning bagi seluruh pihak yang saat ini tengah memegang amanah di Kabupaten Tojo Una-Una: benahi tata kelola, tindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, dan hentikan segala pola kerja yang mengabaikan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una berhak mengetahui arah penggunaan setiap rupiah anggaran. Berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih. Berhak melihat perbaikan nyata, bukan sekadar formalitas administrasi. Dan Rahmat Menegaskan Beserta Kawan kawan aliansi SIGA akan terus mengawal setiap perkembangan penyelesaian temuan BPK ini hingga tuntas.

LHP BPK bukan ancaman—ia adalah peringatan. Dan peringatan itu kini sudah di depan mata. Tinggal dua pilihan: memperbaiki, atau dibiarkan menjadi catatan publik yang akan menilai sendiri bagaimana kualitas kepemimpinan di daerah ini.dn1.005