DPP ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) PROVINSI GORONTALO MENDUKUNG PENUH TOWNHALL: PENDAFTARAN HAKIM AD-HOC PHI 2025 & STRATEGI PENGUPAHAN 2026

dunianewsone.dn1 Sabtu 20 September 2025

DPN APINDO menggelar Townhall kepada DPP APINDO seluruh Indonesia, Jumat (19/9/2025) via daring. Agenda utama mencakup Pendaftaran Hakim Ad-Hoc PHI 2025 dan Strategi Pengupahan 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Sanny Iskandar, Ketua Komite Pengupahan Subchan Gatot, Ketua Komite Regulasi Myra M. Hanartani, Ketua Komite Advokasi Agus Dwijanto, Direktur Eksekutif Rudolf Saut, Direktur Riset & Komunikasi Denis Dimas Permana, serta Ketua/Perwakilan DPP APINDO dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menekankan bahwa meski ekonomi tumbuh 5,12% pada Kuartal II 2025, kondisi lapangan masih penuh tantangan. Ia juga menyampaikan peran penting pengusaha di daerah untuk memastikan implementasi berbagai stimulus yang baru dijalankan pemerintah. Selain itu, ia menekankan bahwa isu pengupahan dan representasi pengusaha di PHI merupakan kunci menjaga iklim usaha tetap sehat dan kompetitif.

Dalam sesi Pendaftaran Hakim Ad-Hoc PHI 2025, Agus Dwijanto menyampaikan bahwa seleksi tahun ini akan mengisi 321 kursi, dengan 180 di antaranya berasal dari unsur pengusaha. APINDO mengajak DPP/DPK aktif mengusulkan calon yang berkualitas, berintegritas, dan siap memperkuat hubungan industrial.

Terkait Strategi Pengupahan 2026, Subchan Gatot menegaskan perlunya formula upah yang berbasis produktivitas dan kondisi riil daerah. DPP diharapkan menyiapkan data inflasi, ketenagakerjaan, hingga daya saing regional untuk memperkuat posisi APINDO dalam Dewan Pengupahan. Prinsip utama adalah menjaga keseimbangan, keberlanjutan, dan keadilan.

Melalui forum ini, APINDO menegaskan komitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha, memastikan kebijakan ketenagakerjaan mendukung pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha serta daya saing ekonomi nasional.dn1.001